Berau, 26 – 29 Juni 2012, tim Oversight Committee (OC) TFCA Kalimantan telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Berau (provinsi kaltim) dengan agenda untuk mensosialisasikan program TFCA2 kepada Pemerintah Kabupaten Berau, peninjauan pengelolaan hutan produksi serta diskusi dengan masyarakat tentang pembangunan kampung rendah emisi.

Sosialisasi program TFCA Kalimantan di laksanakan pada pertemuan dengan Bupati Berau; Bapak Drs. H. Makmur, HAPK, MM, Asisten Daerah II serta Kepala Dinas Kehutanan Berau.  Pada prinsipnya Bupati Berau berkomitmen mendukung program TFCA Kalimantan untuk mewujudkan Green Economic Development (GED) yang bersifat penting dan strategis dalam rangka memperkuat serta mengembangkan fungsi pokok kawasan hutan, yang dapat menjadi sumber mata air dan mata pencaharian bagi masyarakat sekaligus menjadi pilar ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga berkomitmen mendukung permintaan masyarakat mewujudkan 11.000 Ha APL menjadi kawasan hutan, sebagai salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan GED di Kabupaten Berau.

Dalam rangka penyampaian informasi progres kegiatan, Program Karbon Hutan Berau (PKHB) sebagai salah satu program yang akan didukung oleh TFCA Kalimantan,  melakukan acara Gallery Walk yang berisi data dan informasi tentang PKHB serta kegiatan yang dilaksanakan oleh para mitra. Melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. Sk.649/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010, telah ditetapkan KPHP Model Berau Barat dengan luas wilayah 775.539 ha yang terdiri dari hutan produksi sekitar 528.514 ha (68%) dan hutan lindung 247.025 ha (32%).  Saat ini dalam hutan produksi terdapat 8 perusahaan konsesi hutan serta pelibatan lebih dari 20 kampung dalam inisiasi pembangunan kampung rendah emisi.

Peninjauan dilaksanakan di lokasi KPHP Model Berau Barat yang dikelola PT Inhutani I Labanan dan PT Hutan Sanggam Labanan Lestari yang menerapkan metode Reduce Impact Logging (RIL). PT Inhutani I Labanan telah memiliki sertifikat  kepatuhan tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku dari tahun 2010 sampai dengan  2013.  Hasil peninjauan menunjukkan bahwa RIL dapat diterapkan dengan baik, dan diharapkan  terutama HPH yang dikelola oleh BUMN dapat memberikan contoh bagi pemegang ijin pengelolaan HP lainnya  dan menjadi pionir dalam rangka penerapan SFM.

Diskusi dengan masyarakat Kampung Long Duhung sebagai kampung rendah emisi, menyimpulkan bahwa masyarakat lokal dalam bentuk komunitas terkecil dapat berperan dalam pengelolaan secara lestari sumber daya alam, seperti bentuk pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan atau Hutan Adat.  Saat ini Kampung Long Duhung berada di dalam kawasan non budidaya kehutanan (KNBK) berupa hutan produksi dengan konsesi HPH, masyarakat telah berperan dalam implementasi program rendah emisi, kolaborasi dengan HPH dalam pengawasan pembalakan liar serta terlibat dalam pokja PKHB. Untuk itu alternatif yang paling memungkinkan adalah pengelolaan sumber daya alam dalam bentuk hutan adat.  Untuk mewujudkan hal tersebut, maka para pihak perlu mendukung upaya masyarakat Long Duhung dalam memenuhi syarat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hasil peninjauan lapangan dan diskusi tersebut menjadi bahan notulensi pertemuan OC ke 5 serta menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Implementasi lebih lanjut.  Beberapa rekomendasi yang dihasilkan yaitu perlunya dukungan Perda sebagai legal instrument untuk mewujudkan GED, mendukung penerapan pengelolaan rendah emisi melalui penerapan RIL oleh BUMN, dan perlunya mewadahi peran masyarakat lokal dalam mengelola SDA di Kawasan Non Budidaya Kehutanan (KNBK) berupa Hutan Produksi (HP) yang dibebani konsesi HPH melalui Hutan Adat merupakan opsi terbaik dalam menekan potensi konflik yang mungkin terjadi.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan para mitra, diharapkan program TFCA Kalimantan dapat terlaksana dan memberikan hasil optimal di Berau.

Berau, 26 – 29 Juni 2012, tim Oversight Committee (OC) TFCA Kalimantan telah melakukan kunjungan ke Kabupaten Berau (provinsi kaltim) dengan agenda untuk mensosialisasikan program TFCA2 kepada Pemerintah Kabupaten Berau, peninjauan pengelolaan hutan produksi serta diskusi dengan masyarakat tentang pembangunan kampung rendah emisi.

Sosialisasi program TFCA Kalimantan di laksanakan pada pertemuan dengan Bupati Berau; Bapak Drs. H. Makmur, HAPK, MM, Asisten Daerah II serta Kepala Dinas Kehutanan Berau.  Pada prinsipnya Bupati Berau berkomitmen mendukung program TFCA Kalimantan untuk mewujudkan Green Economic Development (GED) yang bersifat penting dan strategis dalam rangka memperkuat serta mengembangkan fungsi pokok kawasan hutan, yang dapat menjadi sumber mata air dan mata pencaharian bagi masyarakat sekaligus menjadi pilar ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bupati juga berkomitmen mendukung permintaan masyarakat mewujudkan 11.000 Ha APL menjadi kawasan hutan, sebagai salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan GED di Kabupaten Berau.

Dalam rangka penyampaian informasi progres kegiatan, Program Karbon Hutan Berau (PKHB) sebagai salah satu program yang akan didukung oleh TFCA Kalimantan,  melakukan acara Gallery Walk yang berisi data dan informasi tentang PKHB serta kegiatan yang dilaksanakan oleh para mitra. Melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. Sk.649/Menhut-II/2010 tanggal 22 November 2010, telah ditetapkan KPHP Model Berau Barat dengan luas wilayah 775.539 ha yang terdiri dari hutan produksi sekitar 528.514 ha (68%) dan hutan lindung 247.025 ha (32%).  Saat ini dalam hutan produksi terdapat 8 perusahaan konsesi hutan serta pelibatan lebih dari 20 kampung dalam inisiasi pembangunan kampung rendah emisi.

Peninjauan dilaksanakan di lokasi KPHP Model Berau Barat yang dikelola PT Inhutani I Labanan dan PT Hutan Sanggam Labanan Lestari yang menerapkan metode Reduce Impact Logging (RIL). PT Inhutani I Labanan telah memiliki sertifikat  kepatuhan tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku dari tahun 2010 sampai dengan  2013.  Hasil peninjauan menunjukkan bahwa RIL dapat diterapkan dengan baik, dan diharapkan  terutama HPH yang dikelola oleh BUMN dapat memberikan contoh bagi pemegang ijin pengelolaan HP lainnya  dan menjadi pionir dalam rangka penerapan SFM.

Diskusi dengan masyarakat Kampung Long Duhung sebagai kampung rendah emisi, menyimpulkan bahwa masyarakat lokal dalam bentuk komunitas terkecil dapat berperan dalam pengelolaan secara lestari sumber daya alam, seperti bentuk pengelolaan Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan atau Hutan Adat.  Saat ini Kampung Long Duhung berada di dalam kawasan non budidaya kehutanan (KNBK) berupa hutan produksi dengan konsesi HPH, masyarakat telah berperan dalam implementasi program rendah emisi, kolaborasi dengan HPH dalam pengawasan pembalakan liar serta terlibat dalam pokja PKHB. Untuk itu alternatif yang paling memungkinkan adalah pengelolaan sumber daya alam dalam bentuk hutan adat.  Untuk mewujudkan hal tersebut, maka para pihak perlu mendukung upaya masyarakat Long Duhung dalam memenuhi syarat sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Hasil peninjauan lapangan dan diskusi tersebut menjadi bahan notulensi pertemuan OC ke 5 serta menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Implementasi lebih lanjut.  Beberapa rekomendasi yang dihasilkan yaitu perlunya dukungan Perda sebagai legal instrument untuk mewujudkan GED, mendukung penerapan pengelolaan rendah emisi melalui penerapan RIL oleh BUMN, dan perlunya mewadahi peran masyarakat lokal dalam mengelola SDA di Kawasan Non Budidaya Kehutanan (KNBK) berupa Hutan Produksi (HP) yang dibebani konsesi HPH melalui Hutan Adat merupakan opsi terbaik dalam menekan potensi konflik yang mungkin terjadi.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan para mitra, diharapkan program TFCA Kalimantan dapat terlaksana dan memberikan hasil optimal di Berau.