PEMERINTAH Kalimantan Barat menyambut baik kedatangan 18 Dewan Pengawas Trofical Forest Conservation Act 2 (TFCA-2). Para dewan meminta agar masyarakat di sekitar hutan dapat dilibatkan dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dan dapat menerima imbal balik dari jasa perlindungan hutan yang telah dilakukannya.

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Robert Nusanto menanggapi kunjungan kerja Tim Dewan Pengawas TFCA-2. Kunjungan kerja kali ini dihadiri Ketua Dewan Pengawas Bambang Supriyanto (Kementerian Kehutanan) dan Wakil Ketua Nazir Foead (WWF-Indonesia). TFCA 2 merupakan program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Amerika dalam rangka pengalihan hutan untuk kegiatan konservasi hutan, khususnya di Kalimantan.

Menurut Robert, masyarakat jangan hanya diminta menjaga kelestarian hutan tapi mereka tak merasakan manfaatnya. “Saya kira kalau itu yang terjadi, satu batalion tentara pun yang diminta menjaga hutan, masyarakat akan tetap merusaknya,” katanya di Kantor Bappeda Kalbar di Pontianak, Selasa (15/1).

Robert mengatakan, upaya pelestarian hutan di Kalbar harus tetap digalakkan. Melalui TFCA 2, diharapkan pula dapat menyokong pembangunan di provinsi ini, meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Jika program TFCA 2 bisa menyentuh segenap lapisan warga di sekitar hutan dan mereka dapat merasakan manfaatnya, maka tak perlu ada polisi, tentara, dan polhut yang dikerahkan menjaga hutan. Saya yakin masyarakat sendiri yang akan menjaganya,” kata Robert.

Lebih jauh dia meminta agar program ini dapat memerhatikan ketersediaan air bersih warga di sekitar hutan. Misalnya, bagaimana cara agar air bersih dari sungai itu bisa sampai ke rumah warga sehingga mereka tak perlu lagi ke sungai dan buang hajat di sana. “Paling tidak ada bak penampungan air bersihnya,” kata Robert.

Berkaitan dengan energi, dia juga menyarankan agar pembangunan mini-mikrohidro, energi sinar matahari dan angin bagi masyarakat diperhatikan. Ini bertujuan agar masyarakat dapat menerima manfaat hutan dan ikut menjaga kelestariannya. “Saya kira pemerintah desa masih bisa diberi kepercayaan mengelola anggaran sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas TFCA 2, Bambang Supriyanto menyambut baik sejumlah masukan dari Bappeda Kalbar. “Program yang akan berlangsung hingga 2019 mendatang ini sebagai upaya mendukung pelestarian hutan dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia, khususnya di Kalimantan,” katanya.

Sementara Direktur Konservasi WWF-Indonesia Nazir Foead yang juga Wakil Ketua Dewan Pengawas TFCA 2 mengatakan program ini bermuara pada perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, DAS, koridor untuk mewujudkan manfaat biodiversity dan perubahan iklim. “Ini juga sebagai upaya peningkatan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan dan mendukung pemanfaatan lahan yang memberi dampak pengurangan emisi,” ucapnya. (Pontianak Post, 16 Januari 2012)

Sumber : http://www.jurnas.com/halaman/14/2013-01-16

PEMERINTAH Kalimantan Barat menyambut baik kedatangan 18 Dewan Pengawas Trofical Forest Conservation Act 2 (TFCA-2). Para dewan meminta agar masyarakat di sekitar hutan dapat dilibatkan dalam upaya perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, dan dapat menerima imbal balik dari jasa perlindungan hutan yang telah dilakukannya.

Hal itu dikemukakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar, Robert Nusanto menanggapi kunjungan kerja Tim Dewan Pengawas TFCA-2. Kunjungan kerja kali ini dihadiri Ketua Dewan Pengawas Bambang Supriyanto (Kementerian Kehutanan) dan Wakil Ketua Nazir Foead (WWF-Indonesia). TFCA 2 merupakan program kerja sama Pemerintah Indonesia dan Amerika dalam rangka pengalihan hutan untuk kegiatan konservasi hutan, khususnya di Kalimantan.

Menurut Robert, masyarakat jangan hanya diminta menjaga kelestarian hutan tapi mereka tak merasakan manfaatnya. “Saya kira kalau itu yang terjadi, satu batalion tentara pun yang diminta menjaga hutan, masyarakat akan tetap merusaknya,” katanya di Kantor Bappeda Kalbar di Pontianak, Selasa (15/1).

Robert mengatakan, upaya pelestarian hutan di Kalbar harus tetap digalakkan. Melalui TFCA 2, diharapkan pula dapat menyokong pembangunan di provinsi ini, meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya alam.

“Jika program TFCA 2 bisa menyentuh segenap lapisan warga di sekitar hutan dan mereka dapat merasakan manfaatnya, maka tak perlu ada polisi, tentara, dan polhut yang dikerahkan menjaga hutan. Saya yakin masyarakat sendiri yang akan menjaganya,” kata Robert.

Lebih jauh dia meminta agar program ini dapat memerhatikan ketersediaan air bersih warga di sekitar hutan. Misalnya, bagaimana cara agar air bersih dari sungai itu bisa sampai ke rumah warga sehingga mereka tak perlu lagi ke sungai dan buang hajat di sana. “Paling tidak ada bak penampungan air bersihnya,” kata Robert.

Berkaitan dengan energi, dia juga menyarankan agar pembangunan mini-mikrohidro, energi sinar matahari dan angin bagi masyarakat diperhatikan. Ini bertujuan agar masyarakat dapat menerima manfaat hutan dan ikut menjaga kelestariannya. “Saya kira pemerintah desa masih bisa diberi kepercayaan mengelola anggaran sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Ketua Dewan Pengawas TFCA 2, Bambang Supriyanto menyambut baik sejumlah masukan dari Bappeda Kalbar. “Program yang akan berlangsung hingga 2019 mendatang ini sebagai upaya mendukung pelestarian hutan dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia, khususnya di Kalimantan,” katanya.

Sementara Direktur Konservasi WWF-Indonesia Nazir Foead yang juga Wakil Ketua Dewan Pengawas TFCA 2 mengatakan program ini bermuara pada perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem, DAS, koridor untuk mewujudkan manfaat biodiversity dan perubahan iklim. “Ini juga sebagai upaya peningkatan manfaat bagi masyarakat di sekitar hutan dan mendukung pemanfaatan lahan yang memberi dampak pengurangan emisi,” ucapnya. (Pontianak Post, 16 Januari 2012)

Sumber : http://www.jurnas.com/halaman/14/2013-01-16